Telaah - "Sesat" Panji Gumilang dari NII Hingga "agama baru"

Surabaya, 10 Juli - Tidak dapat dipungkiri bahwa Syekh Panji Gumilang pernah terlibat dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII) KW IX, dan akhirnya Mahad Al Zaytun juga dicurigai sebagai benteng terakhir NII. Namun, kecurigaan tersebut sudah usang, karena dalam wawancara khusus (radarcirebon.com 12/6/2023), Panji Gumilang dengan tegas menyatakan bahwa Al Zaytun menerapkan pendidikan Pancasila dan bahwa pendidikan tersebut tidak akan ada jika pola pendidikan yang dituduhkan benar.

Baca juga : Pakar Hukum UAI Kritik Wacana Polri di Bawah Kemendagri, Sebut Berisiko Politisasi

Tuduhan-tuduhan tersebut dilontarkan oleh seseorang yang berbicara tanpa dasar, tentu saja tuduhan tersebut tidak memiliki bukti. Cukup lihatlah sendiri bagaimana peringatan lahirnya Pancasila (dasar negara) setiap tahun di Mahad Al Zaytun, ujarnya, dengan tujuan menghindari polemik. Bahkan, nilai-nilai dasar negara Pancasila yang terdiri dari lima sila juga diajarkan di dalam kelas. Para siswa/santri diberitahu bahwa dasar negara Indonesia ini bersifat universal. Ini bisa diterapkan di negara lain jika diinginkan, tambahnya. Sebagai contoh, sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan negara-negara komunis bisa mengakui adanya sesuatu yang besar. Sila kedua, menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua negara juga mengakui pentingnya persatuan (sila ketiga). Demokrasi juga sesuai dengan sila keempat. Seluruh orang menginginkan adanya keadilan sosial (sila kelima).

Baca juga : Kemenko Perekonomian Klarifikasi Penggunaan Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis

Dulu ada program P4, namun sekarang program tersebut tidak ada lagi. Namun, Al Zaytun tetap menerapkan dasar negara tersebut, bahkan semua pelajaran dihubungkan dengan dasar negara. Tudingan yang disampaikan oleh Ken Setiawan dari NII Crisis Center yang telah dibantah adalah mengenai siswa yang diperbolehkan berzina dengan membayar Rp2 juta, melakukan ibadah haji di Mahad Al Zaytun tanpa diwajibkan, puasa juga tidak diwajibkan, dan sebagainya.