JT - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran.
DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.Baca juga : Ombudsman RI: Pertamina Patra Niaga Perlu Lakukan Perubahan Total
Baca juga : Tarif Integrasi Tol Japek dan MBZ Mulai Berlaku pada 9 Maret
Bagikan
